Begini Rasanya Bekerja di Komnas Perempuan

Kejutan dari teman-teman sekantor

Bila 1 April bagi kebanyakan orang dirayakan sebagai hari berbohong sedunia alias April Mop, bagiku tidak demikian. Aku memaknai 1 April sebagai hari yang istimewa, karena tepat di hari itu, aku mengambil sebuah keputusan penting yang membuat hidupku tidak lagi sama. 1 April 2013, aku mengawali pertualanganku di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau yang lebih familiar disebut Komnas Perempuan sebagai anak magang. Setelahnya, secara berturut-turut, aku menjadi relawan, staf dan sekarang menjadi Asisten Kampanye Divisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan. 3 tahun sudah sejak hari itu dan rasanya masih istimewa. Ibarat minum bir, ini gelas ketiga, belum mabuk, masih waras dan masih haus akan gelas-gelas berikutnya. 

Sebagai hadiah istimewa di hari jadian ketiga ini, aku mau menulis tentang kehidupan di Komnas Perempuan, biar pada enggak penasaran gimana sih rasanya kerja di lembaga ini. 

Aku sering ditanya orang, sebenarnya Komnas Perempuan ini Lembaga Negara, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bagi kebanyakan Lembaga Negara, Komnas Perempuan sering dianggap LSM. Sebaliknya, bagi kebanyakan LSM, Komnas Perempuan sering dianggap Lembaga Negara. Selama masih ada anggap begitu, berarti Komnas Perempuan kerjanya sudah benar, karena idealnya Komnas Perempuan merupakan penjembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Walau begitu, biar enggak bingung, mari aku luruskan, Komnas Perempuan adalah Lembaga Negara Independen dengan mandat khusus yakni penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini berdiri berdasarkan Keputusan Presiden no 181 tahun 1998 yang diperkuat oleh Peraturan Presiden no 65 tahun 2005. Komnas Perempuan memosisikan dirinya sebagai Lembaga Nasional HAM yang tugasnya mengoreksi (correctional system) Lembaga Negara lain agar setiap kebijakannya berbasis HAM dan gender. 

Kantor Komnas Perempuan, Jl Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta Pusat

Mandat Komnas Perempuan ada 2. Yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM, khususnya HAM Perempuan. Mandat yang kedua, Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM Perempuan.  

Dalam Peraturan Presiden no 65 tahun 2005, juga diatur tugas dan lingkup kerja Komnas Perempuan. Ada 5 tugas dan lingkup kerja Komnas Perempuan, yakni: meningkatkan kesadaran publik, melakukan tinjau ulang atas produk hukum, melakukan pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan, menyediakan masukan dan rekomendasi, dan membangun kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. 

Dari 5 tugas dan lingkup kerja Komnas Perempuan tersebut, Komnas Perempuan tidak diberikan tugas dan lingkup kerja untuk mendampingi korban kekerasan satu persatu. Walau demikian, tidak mungkin juga Komnas Perempuan menolak bila ada korban kekerasan yang datang ke Komnas Perempuan. Akhirnya, sejak tahun 2005, Komnas Perempuan membangun Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR). Unit ini yang bertugas untuk menerima pengaduan, baik datang lansung, telepon maupun email. Setelah kasus didokumentasikan, korban lalu dirujuk ke lembaga mitra Komnas Perempuan yang memiliki layanan sesuai dengan kebutuhan korban.

Meski Komnas Perempuan adalah Lembaga Negara, para pekerjanya bukan Pegawai Negeri Sipil alias PNS. Badan pekerja Komnas Perempuan, begitu kami menyebut diri kami, adalah pegawai Negara non PNS. Sistem perekrutan pegawai di Komnas Perempuan juga tidak mengikuti aturan PNS yang mesti lewat CPNS. Sistemnya mirip perusahaan swasta. Bila ada kebutuhan pegawai, Komnas Perempuan akan menginformasikan ke publik melalui website, atau media sosial. Para kandidat akan melalui tes tertulis dan wawancara sebelum bergabung dengan Komnas Perempuan. 

Jam kerja di Komnas Perempuan mengikuti jam kerja pada umumnya, yakni mulai pukul 9 pagi sampai 5 sore. Walau begitu, banyak juga yang pulangnya setelah jam 5 sore, tergantung situasi dan kondisi. Untuk Ibu yang sedang menyusui, diberi dispensasi, boleh datang lebih siang 1 jam, dan pulang lebih cepat 1 jam. 

Hal lain yang paling aku sukai adalah tentang aturan pakaian ke kantor. Di Komnas Perempuan, tidak ada aturan terkait pakaian. Setiap orang di Komnas Perempuan bebas menggunakan pakaian apa saja ke kantor, karena pakaian adalah ekspresi diri yang dilindungi kebebasannya. Bahasa kerennya, Freedom of Expressions!

masak-masak di dapur Komnas Perempuan

Hal lain lagi yang aku suka dari menjadi Komnas Perempuan adalah kesetaraan. Di Komnas Perempuan, hampir tidak ada batas-batas relasi atasan-bawahan. Semuanya setara, mulai dari cleaning service, security sampai ketua Komnas Perempuan. Kesetaraan tentu merupakan barang mewah di Lembaga Negara. 

Salah satu Mural di Komnas Perempuan, karya Lala Bohang

Oh ya, Komnas Perempuan juga merupakan Lembaga Negara satu-satunya di Indonesia yang memiliki mural di kantornya. Mural ini bukan sembarang mural. Mural di Komnas Perempuan merupakan bagian dari upaya mememorialisasi gedung Komnas Perempuan sebagai situs bersejarah terkait pelanggaran HAM masa lalu, utamanya Tragedi Mei 1998. Komnas Perempuan merupakan Lembaga Negara pertama yang lahir pasca reformasi. Ia lahir atas desakan masyarakat sipil yang marah atas maraknya kekerasan seksual di Tragedi Mei 1998 dan menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab. 

Sebagai asisten kampanye, aku bertanggung jawab untuk membantu koordinator divisi partisipasi masyarakat untuk meningkatkan awarness dan partisipasi publik dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan. Publiknya Komnas Perempuan terbagi 4 kelompok, yakni Korban, Negara, Masyarakat dan Lembaga HAM lainnya. Peningkatan awarness dan partisipasi publik diraih melalui serangkaian program komunikasi. Program komunikasi Komnas Perempuan antara lain, media relations, community relations, stakeholder relations, Public Relations Campaign, Social Media Activity dan Publikasi In-house Magazine. 

Program-program komunikasi Komnas Perempuan sama seperti kebanyakan program komunikasi di lembaga lainnya, baik itu pemerintah ataupun swasta. Yang membedakannya hanya isi, pengemasan dan tantangannya. 

Ngomong-ngomong soal tantangan, bagiku yang paling besar tantangannya adalah meyakinkan publik bahwa isu kekerasan terhadap perempuan adalah isu bersama. Ini bukan tentang dia, atau mereka, ini tentang kita semua. Hari ini, dia menjadi korban, besoknya bisa saja orang-orang terdekat kita yang menjadi korban, atau malah bisa saja kita sendiri yang menjadi korban. Rasanya tidak perlu kan menunggu menjadi korban, baru merasa isu ini penting? 

Kampanye RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Desember 2015)

Aku ingat betul saat pertama kali bersama tim ditugaskan untuk mengerjakan kampanye Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal pertama yang ada di benakku saat itu adalah bagaimana mengemas RUU ini agar dianggap sebagai kebutuhan dan harus diwujudkan sekarang, secara yang mengajukan RUU ke DPR itu ada banyak. Setelah kampanye dan lobby sana-sini selama kurang lebih 5 bulan, akhirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat ini telah masuk ke dalam list prolegnas tambahan 2016. Hore!!!  Semoga 2019, sudah ada Undang-Undang ini!

Kampanye Batalkan Hukuman Mati Mary Jane (April 2015)

Kampanye lain yang sangat berbekas dalam hati, adalah saat ditugaskan untuk merebut opini publik di media sosial tentang kasus Mary Jane, April tahun lalu. Mary Jane merupakan buruh migran asal Filipina yang menjadi korban perdagangan orang oleh sindikat narkoba internasional. Ia divonis mati karena di kopernya terdapat Heroin 2,6 kg. Meyakinkan publik bahwa ia adalah potret buruh migran seluruh dunia yang rentan menjadi korban perdagangan orang dari sindikat yang lebih besar adalah hal yang sangat-sangat tidak mudah karena situasi waktu itu, Negara melalui Presiden Jokowi sedang galak-galaknya memerangi narkoba dan isu nasionalisme sedang mengalir deras. Aku menginap di kantor selama beberapa hari untuk memantau opini-opini yang beredar, sampai akhirnya di detik-detik terakhir, Presiden Jokowi memerintahkan untuk menunda eksekusi mati Mary Jane. Lega rasanya, walau masih ada sedikit rasa was-was karena hukuman mati Mary Jane hanya ditunda, bukan dibatalkan. 

10 Kampus dari 7 provinsi di Indonesia, berkunjung ke Komnas Perempuan untuk bergabung dalam kerja-kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan (Maret 2016)

Lebih dari itu semua, hal yang paling memuaskan dari menjadi Komnas Perempuan adalah saat ada inisiatif baru dari individu, atau komunitas yang mau sama-sama bekerja menghapus kekerasan terhadap perempuan. Makin banyaknya lamaran magang dan relawan setidaknya menunjukkan bahwa minat publik terhadap isu ini tidak sedikit, tinggal bagaimana mengemas isu ini menjadi lebih viral.

Di Komnas Perempuan, ada beberapa skema kesukarelawanan. Yang pertama, relawan di Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR). Pendaftaran untuk relawan di unit ini dibuka setiap tahun, sekitar bulan Agustus atau September, untuk periode 1 tahun. Relawan yang terpilih akan mendapat pembekalan bagaimana menerima korban, dan pemulihan di akhir periode. Untuk bergabung dengan unit ini ada beberapa syarat, antar lain harus perempuan, dan minimal 22 tahun. Usia minimal 22 tahun, karena pengalaman Komnas Perempuan, bila petugas penerima pengaduan terlalu muda, korban enggan untuk bicara.

Skema kedua adalah magang. Komnas Perempuan dengan senang hati menerima peserta magang. Tidak ada syarat khusus untuk magang di Komnas Perempuan, cukup kirim lamaran magang beserta dokumen pendukung. Aku sendiri pernah mensupervisi beberapa anak magang yang asyik-asyik. Cerita tentang anak magang ini, akan aku ceritakan di postingan berikutnya.

Nah, setelah baca tulisanku yang semoga enggak kepanjangan ini, Apa kamu tertarik bergabung dengan Komnas Perempuan? Bila iya, sila tinggalkan komentar di bawah yaa!