Wujudkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual Sekarang Juga



Aksi Mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, 8 Des 2015. (Photo: Liputan 6)

Setelah sekian lama tidak ikut demonstrasi, tanggal 8 Desember yang lalu, aku kembali turun ke jalan bersama teman-teman jaringan muda melawan kekerasan seksual, meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPP-PA) untuk segera mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), menetapkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016! Tuntutan ini sederhana, tidak muluk-muluk, KPP-PA dibawah komando Mama Yohanna Yembise harus bisa memastikan RUU ini masuk dalam prolegnas karena situasi kekerasan seksual di Indonesia sudah darurat! 


Sebetulnya RUU ini sudah diajukan di awal periode anggota Dewan bersidang, tapi sayangnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak masuk ke dalam daftar RUU yang akan dibahas di Prolegnas 2015. Hal ini diputuskan oleh DPR RI dalam sidang paripurna, 9 Februari 2015 yang lalu. Tidak masuknya RUU ini dalam Prolegnas 2015 memperlihatkan bahwa DPR RI tidak menganggap penting isu Kekerasan Seksual. Padahal, Indonesia telah dinyatakan darurat Kekerasan Seksual oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014 melalui Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pun mencatat tren kekerasan terhadap perempuan yang tiap tahun semakin tinggi angkanya. Tahun 2014, Catatan Komnas Perempuan mencatat ada 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan, naik dari tahun 2013 yang berjumlah 279.688 kasus. Angka kekerasan terhadap perempuan yang Komnas Perempuan rangkum dari mitra-mitra se-Indonesia hanya merupakan puncak gunung es. Ada lebih banyak perempuan korban kekerasan yang memilih untuk diam karena setidaknya ada 3 faktor, yakni takut, malu dan tidak tahu harus melapor ke mana. Untuk kekerasan seksual, Komnas Perempuan mencatat ada 35 perempuan Indonesia yang menjadi korban tiap harinya. Ini artinya tiap 2 jam, ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. 

Kekerasan seksual pun bisa terjadi pada siapa saja, lintas agama, lintas etnis, lintas kelas sosial, lintas segalanya, seperti yang diungkap oleh Rieke Dyah Pitaloka, anggota DPR RI, komisi IX.

“kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja. Jangan tunggu kekerasan seksual terjadi pada kita, keluarga kita, atau pada anak-anak kita terlebih dahulu, baru merasa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini penting. Saya mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” ~ Rieke Dyah Pitaloka, 13 Februari 2015 di Media Centre DPR RI. 

Sejak berdiri di tahun 1998, Komnas Perempuan menemukenali ada 15 bentuk kekerasan seksual, yang oleh negara baru diakui 3 dan ini pun terbatas. Ke-15 bentuk kekerasan seksual, antara lain, perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, ekspolitasi seksual, perdagangan orang untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, sterilisasi paksa, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, penghukuman dengan nuansa seksual, praktik budaya bernuansa seksual, dan kontrol seksual melalui sejumlah aturan atas nama moralitas dan agama.

Di saat yang bersamaan, negara melalui perangkat hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengakui 3 bentuk kekerasan seksual saja. Ini pun masih banyak batasan dalam deliknya. Misalnya saja, perkosaan. Perkosaan yg diatur dalam KUHP harus memenuhi unsur pemaksaan penetrasi dari penis ke vagina. Nah, apa jadinya kalau yang penetrasi tidak menggunakan penis, melainkan alat-alat lain? Apakah ini tidak termasuk perkosaan? 

Bentuk lainnya yang diakui negara adalah pelecehan seksual yang diatur dalam perbuatan tidak menyenangkan dan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Pasal ini juga bias, karena seolah-olah pelecehan seksual yang terjadi hanya berkaitan dengan norma kesopanan saja. Padahal pelecehan seksual adalah kejahatan juga, dan merupakan tindak kriminal. 

Bentuk ketiga yang diatur adalah perdagangan orang untuk tujuan seksual yang diatur dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang yang juga belum secara spesifik merinci tentang perdagangan orang untuk tujuan seksual. 

Situasi darurat kekerasan seksual ini menunjukkan perlunya penanganan dan perlindungan hukum yang khusus dan menyeluruh. UU Penghapusan Kekerasan Seksual nantinya akan menjadi payung hukum yang tidak sekedar mempidana pelaku kekerasan seksual, tetapi juga menyediakan perangkat pemulihan bagi korban dan pelaku kekerasan seksual, yang tidak ada dalam KUHP.

Setelah gerilya kampanye dan lobby sana-sini, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kini masuk ke dalam 57 daftar RUU yang diusulkan oleh DPR RI, dan akan ditetapkan sekitar 30-37 RUU ke dalam prolegnas 2016, pada minggu depan. 

Ayoo sms!
Nah, kita semua bisa ikut memastikan RUU ini ditetapkan dalam prolegnas. Cara sederhananya, ambil ponsel masing-masing, kemudian sms pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ditetapkan dalam prolegnas 2016 ke nomer hape anggota Dewan. 

Sms kamu bisa jadi sangat menentukan nasib bangsa ini ke depannya!

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Begini Rasanya Bekerja di Komnas Perempuan

Gambar
Kejutan dari teman-teman sekantor Bila 1 April bagi kebanyakan orang dirayakan sebagai hari berbohong sedunia alias April Mop, bagiku tidak demikian. Aku memaknai 1 April sebagai hari yang istimewa, karena tepat di hari itu, aku mengambil sebuah keputusan penting yang membuat hidupku tidak lagi sama. 1 April 2013, aku mengawali pertualanganku di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau yang lebih familiar disebut Komnas Perempuan sebagai anak magang. Setelahnya, secara berturut-turut, aku menjadi relawan, staf dan sekarang menjadi Asisten Kampanye Divisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan. 3 tahun sudah sejak hari itu dan rasanya masih istimewa. Ibarat minum bir, ini gelas ketiga, belum mabuk, masih waras dan masih haus akan gelas-gelas berikutnya.  Sebagai hadiah istimewa di hari jadian ketiga ini, aku mau menulis tentang kehidupan di Komnas Perempuan, biar pada enggak penasaran gimana sih rasanya kerja di lembaga ini.  Aku sering ditanya orang,...
Baca selengkapnya

Iklan yang Tidak Seharusnya Diiklankan

Gambar
Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi antara produsen atau penjual dengan konsumen atau pemakai dengan tujuan untuk membujuk konsumen untuk menggunakan produk dari produsen. Iklan menjadi sesuatu yang penting mengingat makin tingginya tingkat persaingan, dan hal itulah yang menyebabkan banyak produsen lupa atau pura-pura lupa bahwa iklan itu harus beretika. Banyak produsen yang melanggar etika itu, dan ini adalah beberapa contohnya : 1. Iklan Fren (Nelpon Pake Fren Bayarnya Pake Daun) Persaingan sengit antara para penyedia layanan kartu selurer tampaknya sudah memasuki suatu demensi baru. Perang tarif dan perang ikon menjadi sesuatu yang lumrah, dan lagi-lagi masyarakat yang menjadi tujuan peperangan tersebut. Fren, salah satu penyedia layanan kartu seluler beberapa waktu lalu mengeluarkan sebuah iklan yang menampilkan seorang wanita hanya mengenakan daun dan ditemani beberapa pria yang juga hanya mengenakan daun. Setidaknya ada 2 hal di iklan itu yang menjadi bahan perdebatan ...
Baca selengkapnya

Mengenal Klenteng Nyai Ronggeng di Ancol

Gambar
Pintu Depan Vihara Bahtera Bhakti atau Klenteng Nyai Ronggeng Minggu lalu, aku pergi ke Vihara Bahtera Bhakti di Ancol. Vihara ini dikenal juga dengan sebutan Klenteng Nyai Ronggeng. Aku ke klenteng ini karena penasaran dengan sejarahnya setelah membaca buku Tionghoa dalam Keindonesiaan: Peran dan Kontribusi Bagi Pembangunan Indonesia yang baru saja diluncurkan. Dalam buku itu, Sumanto Al Qurtuby menyebutkan bahwa  klenteng ini dihubung-hubungkan dengan Sampo Soei Soe, seorang Tionghoa Muslim yang menjadi juru masak Cheng Ho. Kisahnya pada waktu Cheng Ho ekspedisi ke Sunda Kelapa, sang juru masak jatuh cinta dengan penari ronggeng setempat yang bernama Siti Wati. Karena saling jatuh cinta, keduanya akhirnya menikah. Ketika mereka meninggal, mereka dikuburkan di kompleks klenteng ini bersama mertuanya yang bernama Said Areli. Sumanto mendasarkan pendapatnya tersebut pada cerita lisan yang dirilis ulang oleh Lee Khoon Choy dalam Indonesia Between Myth and Reality. ...
Baca selengkapnya