Otak di Selangkangan

sumber: liputan 6

Dua hari ini, amarah meledak-ledak! Ledakan amarah ini dipicu dari wacana DPRD Jember untuk membuat rancangan peraturan daerah (ranperda) yang menempatkan keperawanan sebagai indikator kelulusan sekolah. Hal yang absurd sekali. Entah logika apa yang dipakai sama DPRD Jember sampai mereka bisa menghukum siswi yang tidak perawan dengan tidak meluluskan sekolahnya! 

Bagiku yang harus dites bukan keperawanan, tetapi otak para anggota DPRD Jember itu. Aku bercuriga bahwa otak mereka sudah pindah ke selangkangan. Bagaimana tidak? Isu keperawanan selalu direkatkan dengan moralitas dan agama, seolah-olah bahwa perempuan yang tidak perawan adalah perempuan yang tidak baik-baik dan hanya perempuan yang perawanlah yang merupakan perempuan baik-baik. Padahal perawan atau tidak itu hanya perkara satu selaput. Orang-orang menamainya selaput dara.

Selaput dara identik dengan keperawanan. Padahal bentuknya macam-macam, berbeda antara satu perempuan dengan perempuan lainnya. Ada yang elastis, dan ada yang inelastis, bahkan ada banyak kasus perempuan lahir tanpa selaput dara. Penyebab selaput dara robek juga macam-macam. Jatuh, olahraga berat, berkuda bisa membuat selaput dara robek. Kekerasan Seksual apalagi! Tes keperawanan ini mengandaikan semua keperawanan perempuan bisa dibuktikan, padahal sekali lagi hal ini jelas tidak mungkin karena  faktornya yang banyak itu. Lebih tidak mungkin lagi menghubungkan antara moralitas dan keperawanan. Sepertinya para anggota DPRD Jember itu kurang gaul, sehingga tidak tahu, bahwa sekarang ada operasi untuk mengembalikan selaput dara. Jadi, lengkaplah sudah ketidakmungkinan menghubungkan antara moralitas dan keperawanan.

Bila alasan utamanya adalah untuk mencegah para siswi untutk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, caranya bukan dengan membuat ranperda ini. Tapi dengan memberikan pendidikan seks dan pendidikan HAM yang berprespektif gender. Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan seksual adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsekuensi dan dampak lanjutannya sehingga anak aktif mengambil tanggungjawab untuk menunda terlibat dalam aktivitas seksual. Melalui pendidikan HAM Berperspektif Keadilan Gender, anak didik diharapkan dapat turut mencegah eksploitasi seksual dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya.¹

Implikasi bila ranperda itu benar-benar disahkan (amit-amit deh), bisa berbahaya sekali. Akan ada banyak anak perempuan yang putus akses pendidikannya, dan hidup dalam stigma dan diskriminasi masyarakat. Bayangkan, seseorang yang sudah mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat (karena ketidakperawanannya), plus tidak lulus sekolah, pasti akan sangat sulit sekali untuk mengakses roda ekonomi, yang ujung-ujungnya dia akan kembali terjerat dalam siklus kekerasan.

Tes keperawanan bila dilihat dalam konteks yang lebih luas, sebenarnya merupakan perwujudan dari upaya mengekang seksualitas tubuh. Pada tubuh perempuanlah, nilai-nilai moralitas direkatkan. Upaya pembatasan seksualitas ini merupakan akar dari ketimpangan gender yang ada. Pengekangan hanya bisa terjadi bila ada subjek yang lebih tinggi derajatnya(dalam hal ini laki-laki) yang berusaha untuk mengobok-obok objek (dalam hal ini perempuan).

Isu tes keperawanan bukan isu baru, isu ini sebenarnya sudah usang walau masih banyak pejabat negara yang menggoreng isu ini untuk menampilkan wajah moralitasnnya. Di tahun 2013, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sudah menegaskan bahwa tes keperawanan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan bertentangan dengan Konstitusi. Tindakan tersebut merendahkan derajat martabat manusia dan bersifat diskriminatif terhadap perempuan.²

Aku sendiri sejak tahun 2009, sudah mengganggap keperawanan hanya mitos belaka, sebab aku gagal memahamkan bagaimana bisa moralitas ditentukan hanya lewat sebuah selaput dan hanya para perempuanlah moralitas itu diletakkan. Ini pidato yang aku buat, dan aku bacakan di depan kelas, aku beri judul masihkkah keperawanan layak untuk diperbicangkan?

*1 *2 Pernyataan Sikap Komnas Perempuan: Tes Keperawanan Bertentangan dengan Konstitusi dan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan