Krisis Komunikasi Menteri Yuddy Chrisnandi

Menteri Yuddy Chrisnandi, sumber Kompas

Krisis komunikasi menerpa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) sejak seminggu terakhir. Penyebabnya Yuddy Chrisnandi, sang menteri ketahuan mudik ke Bandung menggunakan mobil dinas. Sontak, beribu-ribu kritik menghujani akun twitter Yuddy di @yuddychrinandi. Yuddy dinilai tidak mencerminkan sosok pemimpin yang selaras kata dan perbuatannya. Di satu sisi, ia melarang PNS menggunakan mobil dinas untuk mudik. Di sisi lain, justru ia-lah yang melanggar peraturan tersebut. 


Krisis komunikasi pun terjadi. Kredibilitas dan reputasi sang menteri dipertaruhkan. Isu resuffle pun mencuat. Aku jadi teringat kata Warren Buffet, "It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it". Perlu 20 tahun untuk membangun reputasi, dan hanya butuh 5 menit untuk menghancurkannya. 

Prita Kemal Gani dalam PR Corner menjelaskan kala krisis menerpa, langkah yang harus dilakukan adalah mengisolasi krisis. Mengisolasi krisis tidak berarti menutup masalah atau menutup komunikasi dengan pihak lain. Mengisolasi krisis juga tidak berarti berusaha menutup-nutupi fakta atau berbohong kepada publik, tetapi menjauhkan atau menyingkirkan berbagai faktor yang bisa memicu krisis baru. 
Celakanya, krisis tidak berakhir di sini. Saat dikonfirmasi oleh wartawan, Yuddy mengaku tidak merasa bersalah dan menganggap ini adalah hal yang wajar. Kompas.com menerbitkan berita dengan judul "Mudik Pakai Mobil Dinas, Menteri Yuddy Merasa Tidak Bersalah", 11 Juli 2016. Dalam berita ini, dikutip pernyataan Yuddy, 

"Yang saya gunakan saat mudik adalah mobil dinas yang melekat dengan jabatan saya. Saya bisa menggunakannya untuk apa saja, termasuk mudik maupun mengantar keluarga saya"

Pernyataan Yuddy di atas sama sekali tidak membantu penyelesaian krisis, malah menambah kekesalan publik. Di kolom komentar, banyak sumpah serapah. Yuddy dinilai tidak mencerminkan semangat reformasi birokrasi dan revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. 

Penjelasan tentang mobil dinas yang melekat dinilai tidak masuk akal. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kekecewaannya, seperti yang dikutip dari portal berita Merdeka, 13 Juli 2016, "KPK kecewa Menteri Yuddy mudik ke Bandung pakai mobil dinas."

Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono menjelaskan secara prinsip barang milik negara harus dipisahkan dengan barang pribadi, termasuk penggunaannya. Hal ini menurutnya sudah termaktub jelas pada PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.

"Sarana dan Prasarana Kantor termasuk kendaraan dinas jelas digunakan untuk penunjang proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan. Bukan untuk kepentingan di luar itu, seperti kepentingan pribadi," imbuh dia.


Media Indonesia, 14 July 2016


Disinggung oleh KPK, Menteri Yuddy tidak tinggal diam. Yuddy bereaksi dengan mengatakan KPK harus jernih dalam melihat kasus ini. Liputan 6 mengutip pernyataan Yuddy dalam berita, "Ditegur KPK karena Gunakan Mobil Dinas, Ini Reaksi Menteri Yuddy."

"KPK harus lihat lihat dulu. Dilarangnya dalam konteks apa. Misalnya sekarang ini kan dinas, terus saya ada keperluan pribadi ke dokter gigi, pakai mobil dinas, ya boleh," kata Yuddy, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Dalam tahap ini, krisis menjadi semakin liar. Bukannya mengisolasi, Yuddy malah membiarkan bola panas ini bergulir ke mana-mana. Alih-alih menggandeng pihak ketiga untuk meredam krisis, Yuddy malah berbalas komentar dengan KPK. 

Yuddy juga menuduh orang yang menghebohkan dirinya mudik dengan kendaraan dinas adalah orang yang selama ini membencinya.

"Yang ribut ini kan haters, orang yang memang tak berpikir jernih, yang sudah dikasih pengertian enggak mengerti juga. Jadi ya tak usah diambil pusing sejauh tak melanggar aturan yang ada"

Dalam tahap ini, sebagai bagian dari pemerintah, Yuddy telah melakukan kesalahan fatal. Tidak seharusnya ia menuding rakyatnya sendiri sebagai haters. Rakyat mengkritik pemerintah dalam iklim demokrasi adalah hal yang biasa. Kritik justru adalah masukan yang harus diperhitungan dalam pembangunan. 

Salah satu hal yang harus dilakukan dalam menangani krisis komunikasi adalah tidak menutup akses komunikasi. Akses komunikasi harus dibuka seluas-luasnya guna menyampaikan klarifikasi atas krisis yang sedang terjadi. Dulu, klarifikasi cukup mengandalkan media massa, sekarang harus juga memanfaatkan media baru seperti internet dan media sosial.  

Bukannya memanfaatkan media sosial untuk mengklarifikasi krisis, Yuddy malah memperparah krisis. Yuddy memblok semua akun yang mengkritiknya. Ini jelas bertentangan dengan prinsip revolusi mental. Media sosial yang memudahkan rakyat menyampaikan aspirasi dan kritiknya kepada pemerintah, malah ditutup aksesnya. Yuddy bahkan mencuit

"Mohon maklum, Acc Twit ini DITUTUP bagi ; Haters, Acc Anonim, pengguna kata2 Kasar atau sejenisnya.Bye bye" cuitnya pada 11 Juli 2016. 


Pertanyaan berikutnya adalah dengan krisis komunikasi yang sedemikian parah. Ke mana Humas Kementerian ini? Aku adalah orang yang percaya bahwa kerja Humas di instansi pemerintahan makin ketje. Sekarang ada yang namanya Ikatan Pranata Humas, yang tugasnya mengikis jarak antara apa yang dikerjakan pemerintah dengan apa yang ada di benak masyarakat. Ada juga Badan Koordinasi Humas (Bako Humas) di bawah kordinasi Kemenkoinfo. Bahkan, sekarang di tiap kementerian dilengkapi dengan Tenaga Humas Professional (THP). 

Namun kesemua itu pasti sia-sia, bila Menteri atau atasan tidak menempatkan Humas dalam posisi strategis. Pengalaman ngobrol2 dengan Humas Pemerintah, mereka susah sekali untuk sampai di eselon I, biasanya eselon II, banyak malah di eselon III. Budaya feodal yang masih lekat dalam birokrasi tidak memungkinkan adanya ruang bagi bawahan untuk mengkritik atasannya. Hasilnya seperti kasus Yuddy Chrisnandy ini. 

Bila krisis sudah terlanjur seperti ini, lalu apa yang bisa dilakukan? Menurut Silih Agung Wasesa, Founder AsiaPR, ada 5 langkah yang secara umum dilakukan apabila ada isu dan krisis

1. Tentukan terlebih dahulu apa yang terjadi sebenarnya, apakah itu masih isu atau sudah krisis.
2. Tentukan seperti apa seharusnya isu atau krisis tersebut
3. Sediakan kejelasan, klarifikasi dan respon institusi
4. Tonjolkan aspek positif dari institusi dan bangun opini masyarakat
5. Jalin silaturahim dengan pemangku kepentingan untuk membangun kredibiltas

Menurutku, dalam kasus ini, hal yang paling pertama yang harus dilakukan oleh Yuddy adalah minta maaf, akui bahwa ia menggunakan mobil dinas untuk mudik, sembari menjelaskan secara ringkas dan sederhana apa bedanya mobil dinas operasional dan mobil dinas yang melekat dengan jabatan. Langkah selanjutnya bangun partisipasi masyarakat dalam mendukung reformasi birokrasi, dan ingatkan kembali prestasi dan capaian dari kementerian. Terakhir dan yang paling penting adalah sebelum melakukan semua exit strategy ini, Menteri Yuddy harus pastikan dulu dia tidak diresuflle presiden, hehehe 

Kamu punya pendapat lain tentang Menteri Yuddy yang mudik dengan mobil dinas? Share di kolom komentar yaa!

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sebuah Pembelaan Untuk Dian Sastro

Berkenalan Dengan Nyonya Auw Tjoei Lan, Sang Kartini Tionghoa

Apakah PR Harus Cakep?