Korban Kekerasan Seksual, Dilecehkan Pelaku dan Media


Suasana Diskusi di Komnas Perempuan
Ibarat kata pepatah, “sudah jatuh tertimpa tangga pula”, begitulah nasib korban kekerasan seksual. Sudah menjadi korban oleh pelaku, menjadi korban lagi dari pemberitaan media yang mengstigmatisasi korban.

Pemberitaan media yang secara gamblang menyebut identitas korban semakin membuat korban kejahatan seksual merasa tak berharga, lemah, terbuang, murung, mengucilkan diri, dan tak berdaya. Padahal sudah jelas, tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik, pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” Namun, masih banyak media yang memilih untuk mempublikasikan korban kejahatan seksual. Alih-alih membantu, pengungkapan identitas ini malah membuat korban kejahatan seksual mengalamai trauma karena masyarakat semakin mengetahui permasalahan yang dihadapi.

Rabu, 11 Januari 2012 kemarin, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengadakan diskusi tentang “Etika Perlindungan Privasi dalam Peliputan Kejahatan Seksual” di kantor Komnas perempuan. Hadir sebagai narasumber antara lain, Uni Lubis (Dewan Pers), Helga Worotitjan (Lentera) dan Masruchah (wakil ketua Komnas Perempuan), dan  dimoderatori oleh Rach Alida Bahaweres dari AJI. Lebih dari 47 Jurnalis baik cetak, tv, maupun online ikut ambil bagian dari diskusi ini. Oranye Media Fikom Untar, juga turut ambil bagian dalam diskusi ini.

Uni Lubis saat menyampaikan materi
Seperti yang diungkapkan oleh Uni Lubis dalam diskusi ini, banyak jurnalis, sering kali mengesampingkan hak-hak privasi korban dengan berlindung dibalik alasan The right of public to know dan freedom of press. Padahal menghormati privasi korban kejahatan asusila, adalah bagian dari hak privasi yang dijamin oleh konstitusi, dan harus dihormati oleh media.

Diskusi ini juga menyajikan data dan fakta tentang jumlah kasus kekerasaan seksual yang ada. Berdasarkan pantauan Komnas Perempuan pada 1998-2011, hampir seperempat kasus yang tercatat adalah kekerasan seksual atau 93.960 kasus kekerasan seksual dari 400.939 kasus yang terpantau. Lima jenis kejahatan seksual terbanyak adalah perkosaan (4.845 kasus), perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (1.359 kasus), pelecehan seksual (1.049 kasus) penyiksaan seksual (672 kasus) dan eksploitasi seksual (342 kasus). Dan hampir sebagian besar dari kasus ini terjadi pada saat pacaran seperti yang diutarakan oleh Masruchah, wakil ketua komnas perempuan dalam diskusi tersebut.

Peristiwa kekerasan seksual membunuh harga diri dan sebagian kehidupan korban. Ia merasa lebih rendah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya. Demikian diungkap Helga Worotitjan, dari Lentera Indonesia. Helga Worotitjan juga mempopulerkan istilah penyintas. Penyintas adalah korban kejahatan yang sudah melewati masa-masa terberat setelah kejadian, berfungsi secara sosial dan berusaha berfungsi secara emosional.

Helga Worotitjan
“Banyak jurnlis ketika mewawancarai korban, justru malah menghadirkan trauma bagi korban. Waspadai stress trauma pada korban”, ungkap Helga Worotitjan.

Hal ini senada seperti yang diungkap oleh Uni Lubis, dari Dewan Pers,
“Sebelum meliput, saat mewawancara, mengedit dan menyajikan ke publik, pikirkan seandainya korban kejahatan yang akan kita beritakan adalah orang yang kita kenal, kita sayangi. Pikirkan jika media lain menulis tanpa empati, sebagaimana yang akan kita lakukan, bagaimana perasaan kita..?" tutupnya.

Komentar

  1. wah ternyata privasi korbannya dilindungi konstitusi langsung, iya tuh media harus hati-hati menyiarkan beritanya

    BalasHapus
  2. iya, aku sering menyaksikan bagaimana korban yang mengalami hal itu diekspos dengan keterlaluan...

    btw, nice post ^_^

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sebuah Pembelaan Untuk Dian Sastro

Berkenalan Dengan Nyonya Auw Tjoei Lan, Sang Kartini Tionghoa

#Digital4Humanity: Mengkomunikasikan Isu Kemanusiaan Melalui Media Sosial