Perspektif Pers, Editorial Harian Media Indonesia & Republika


Perspektif dan pers merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Walau sama-sama berikrar janji untuk menyajikan berita yang berimbang dalam satu wadah bernama Kode Etik Jurnalistik (KEJ), tetap saja kita sulit menemukan keberimbangan mutlak dalam suatu pemberitaan.
“Cover Both Side” yang selama ini didengung-dengungkan setiap insan pers sepertinya hanya ada di buku-buku pelajaran. Era kebebasan berpendapat seperti ini, sepertinya sudah melenceng jauh dari makna sesungguhnya, makna ketika pers itu masih terkukung dan terkubur dalam belenggu.
Dewasa ini, pers cenderung aktif menjadi pemain, mungkin sudah bosan hanya menjadi pengamat. Pers bahkan sudah mampu mengarahkan dan membentuk opini pemirsanya lewat pemberitaan yang berulang-ulang dalam bingkai bernama agenda setting dan farming.
Sebagai pilar keempat dalam era demokrasi seperti ini, pers jelas mempunyai potensi untuk membentuk karakter dari suatu objek dan mematrikannya di otak pemirsa. Hal inilah yang membuat banyak politisi atau lebih tepatnya politikus berusaha menguasai pers, bahkan ada yang menciptakan perusahaan persnya sendiri.
Selain itu, pers kini juga sudah beralih fungsi. Pers yang dikenal sebagai pencetak berita zaman dulu, kini lebih dikenal sebagai mesin pencetak uang. Pers sudah menjadi industri dan komoditi yang saling diperjualbelikan dan memperjualbelikan berita. Bahkan, pers sekarang sudah dirasuki mahzab-mahzab kapitalis. Hal inilah yang menyebabkan pers cenderung memilih dan memilah berita yang akan diterbitkan, dan bila kita berbicara mengenai hal ini, saya teringat dengan perkataan seorang teman lewat jejaring sosial, “berita positif tidak pernah seksi”
Hal ini diperburuk oleh mental para kuli tinta, sang ujung tombak pencari berita. Pernah suatu ketika, saya sedang mengikuti sebuah diskusi mengenai kredibilitas, dan profesionalisme jurnalis di dewan pers, saya tercengang ketika mendapati fakta bahwa lebih dari setengah jumlah jurnalis di Indonesia tidak atau belum mempraktikan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, dan tidak menempuh cara-cara profesional untuk mendapatkan suatu berita.
Saya mencoba meyakinkan diri bahwa masih ada pers, baik cetak maupun elektronik yang profesional dalam pencarian berita dan berimbang dalam pemberitaannya. Dalam tulisan ini, saya mencoba menganalisa gaya penulisan dan sudut pandang dua koran nasional terbesar, yakni Harian Media Indonesia, dan Harian Republika.

Media Indonesia, 31 Agustus 2011
            Harian Media Indonesia merupakan salah satu surat kabar terbesar di Indonesia. Media Indonesia tergabung dalam Media Group yang dipimpin oleh Surya Paloh, seorang tokoh idealis yang selalu bercita-cita memerdekakan bangsa semerdeka-merdekanya, termasuk dalam hal kemerdekaan pers.
            Harian Media Indonesia hadir ke masyarakat membawa suatu prespektif tersendiri. Media Indonesia mengambil prespektif sebagai oposisi, pengkritis setiap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam setiap beritanya.
            Hal ini dapat dilihat dari Tajuk Media Indonesia, tanggal 31 Agustus 2011 lalu yang diberi judul Pendatang Baru Untuk Jakarta. Tajuk ini mengupas pandangan Media Indonesia mengenai fenomena membludaknya masyarakat daerah yang ingin datang ke ibu kota untuk mengadu nasib sesuai Lebaran.
            Di bagian awal tajuk, Media Indonesia mengurai fenomena banyaknya warga pendatang yang ingin merantau ke Jakarta. Uraian itu ditulis lengkap dengan data dan fakta. Kata-kata provokatif sengaja dipilih untuk mengarahkan pembaca agar tidak menganggap fenomena ini kacang goreng. Bahaya akan fenomena ini juga mendapat porsi yang lumayang banyak di tajuk tersebut.  
            Di bagian tengah, Media Indonesia mulai mengkritisi setiap instansi yang terkait masalah ini. Pemda DKI menjadi yang pertama dikritik kinerjanya. Himbauan-himbauan dan Operasi Yustisi dari Pemda DKI dinilai kurang efektif  menahan laju pendatang. Tidak hanya Pemda DKI yang disorot, Pemerintah Pusat juga menjadi sasaran. Lajunya arus pendatang yang masuk ke ibu kota tak lepas perannya dari ketimpangan pembangunan nasional.
            Tajuk ini ditutup dengan tegas dan menohok, “Pemerintah jangan lagi sekedar beretorika. Penyebaran kue pembangunan ke daerah wajib secepatnya diwujudkan dalam kebijakan nyata. Selama Kue nasional terbesar berada di Jakarta, selama pembangunan sebatas wacana, selama itu pula migrasi pendatang baru ke Jakarta sesuai lebaran akan terus terulang” tulis Media Indonesia.
            Dari segi sudut pandang, Media Indonesia mengambil posisi sebagai pengkritik. 

Republika, 3 September 2011

“Lain ladang, lain ilalangnya, lain lubuk, lain ikannya”
Mungkin itu pribahasa yang tepat untuk menganalogikan perbedaan yang ada dalam media massa dalam melihat suatu peristiwa yang ada. Lain Media Indonesia, lain pula Republika.
            Harian Republika merupakan suatu harian yang dimotori oleh cendekiawan-cendekiawan Islam. Tak heran, bila sudut-sudut pandang islami sangat kental dalam setiap beritannya.
            Harian Republika dalam tajuknya tertanggal 3 September 2011 yang diberi judul Lonjakan Urbanisasi mengajak kita untuk lebih bermain dengan angka yang lebih detail dibanding dengan harian Media Indonesia.
            Editorial ini kurang lebih sama isinya dengan editorial Media Indonesia, tapi editorial ini sedikit lebih lembut dan manis. Kritik-kritik tidak begitu tajam dilayangkan, tetapi lebih implisit. Kekuatan dari editorial Republika ada di angka-angka yang mendetail. Angka-angka tersebut yang akan mengiring opini kita untuk menilai seberapa buruk dampak dari urbanisasi tersebut.
            Dari segi pemilihan kata, Republika menggunakan kata-kata yang konservatif, tidak begitu provokatif. Nada-nada pesimis begitu kuat terasa. Bahkan, hampir tidak ada kata-kata positif dalam tajuk ini.
            “dan pemerintah sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menahan laju urbanisasi”, sebagai penutup tajuk mempertegas nada-nada sumbang di tajuk ini.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sebuah Pembelaan Untuk Dian Sastro

Berkenalan Dengan Nyonya Auw Tjoei Lan, Sang Kartini Tionghoa

Apakah PR Harus Cakep?